DEPOK – Perceraian mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi tidak mengakhiri hubungan orang tua dengan anak. Ayah dan ibu tetap mempunyai kewajiban untuk merawat, mendidik, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak.
Dalam persoalan hak asuh, kepentingan anak harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama. Anak bukan objek yang diperebutkan oleh kedua orang tuanya.
Berikut tanya jawab sederhana mengenai hak asuh anak menurut hukum Indonesia.
1. Apa yang dimaksud dengan hak asuh anak?
Hak asuh anak adalah hak sekaligus kewajiban untuk merawat, mendidik, melindungi, membimbing, dan memenuhi kebutuhan anak.
Dalam hukum Islam, pemeliharaan anak disebut hadhanah.
Dasar hukum: Pasal 41 dan Pasal 45 UU Perkawinan serta Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Apakah setelah bercerai orang tua masih wajib mengurus anak?
Ya.
Perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu terhadap anak. Keduanya tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak.
Dasar hukum: Pasal 41 dan Pasal 45 UU Perkawinan.
3. Siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian?
Untuk pasangan Muslim, anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun pada prinsipnya berada dalam pemeliharaan ibunya.
Anak yang sudah mumayyiz dapat memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.
Dasar hukum: Pasal 105 KHI.
4. Apakah anak di bawah 12 tahun pasti ikut ibu?
Tidak selalu.
Walaupun ibu pada prinsipnya mempunyai hak mengasuh anak yang belum berumur 12 tahun, pengadilan tetap harus memperhatikan keselamatan dan kepentingan anak.
Apabila ibu tidak mampu menjamin keselamatan jasmani maupun rohani anak, hak asuh dapat dipertimbangkan untuk dialihkan.
Dasar hukum: Pasal 105 dan Pasal 156 KHI.
5. Apakah ayah bisa mendapatkan hak asuh anak di bawah 12 tahun?
Bisa.
Ayah dapat meminta hak asuh apabila mempunyai alasan dan bukti yang menunjukkan bahwa pengasuhan olehnya lebih dapat menjamin kepentingan dan keselamatan anak.
Hakim akan menilai fakta dan bukti dalam setiap perkara.
6. Apakah ibu yang menikah lagi otomatis kehilangan hak asuh?
Tidak otomatis.
Pernikahan kembali seorang ibu tidak dengan sendirinya menghapus hak asuh. Yang harus diperhatikan adalah apakah keadaan setelah pernikahan tersebut berdampak buruk terhadap keselamatan, pendidikan atau perkembangan anak.
7. Apakah anak boleh memilih ikut ayah atau ibu?
Boleh, khususnya bagi anak yang sudah mumayyiz.
Dalam KHI, anak yang telah mumayyiz dapat memilih apakah akan berada dalam pemeliharaan ayah atau ibunya.
Dasar hukum: Pasal 105 huruf b KHI.
8. Apakah pilihan anak pasti diikuti hakim?
Tidak selalu.
Keinginan anak merupakan hal penting, tetapi hakim tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
Hakim juga dapat mempertimbangkan apakah pilihan anak diberikan secara bebas atau karena tekanan maupun pengaruh pihak tertentu.
9. Apakah orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh masih boleh bertemu anak?
Pada prinsipnya, ya.
Hak asuh yang diberikan kepada salah satu orang tua tidak berarti orang tua lainnya kehilangan hubungan dengan anak.
Anak tetap mempunyai kepentingan untuk memperoleh kasih sayang dari ayah dan ibunya.
Dasar hukum: Pasal 14 UU Perlindungan Anak dan Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017.
10. Bolehkah ibu melarang ayah bertemu anak?
Tidak semestinya dilakukan tanpa alasan yang berkaitan dengan kepentingan atau keselamatan anak.
Masalah pribadi antara mantan suami dan istri tidak seharusnya digunakan untuk memutus hubungan anak dengan orang tua lainnya.
11. Bagaimana jika pemegang hak asuh sengaja menghalangi pertemuan dengan anak?
Tindakan tersebut dapat menjadi persoalan hukum, terlebih apabila bertentangan dengan isi putusan pengadilan.
Orang tua yang dirugikan dapat mempertimbangkan langkah hukum untuk memperoleh akses terhadap anak atau, dalam keadaan tertentu, meminta pengalihan hak asuh sesuai fakta dan dasar hukum yang tersedia.
12. Apakah hak asuh dapat dicabut atau dialihkan?
Dapat.
Apabila pemegang hak asuh terbukti sangat melalaikan kewajibannya, berkelakuan sangat buruk, atau tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, pengadilan dapat mempertimbangkan pencabutan atau pengalihan pengasuhan.
Dasar hukum: Pasal 49 UU Perkawinan dan Pasal 156 KHI.
13. Siapa yang wajib memberikan nafkah anak setelah perceraian?
Dalam hukum keluarga Islam, biaya pemeliharaan anak pada prinsipnya menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya.
Dasar hukum: Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 KHI.
14. Apakah ayah tetap wajib memberi nafkah jika anak diasuh ibu?
Ya.
Hak asuh dan kewajiban nafkah adalah dua hal berbeda.
Walaupun anak tinggal bersama ibu, ayah tetap mempunyai kewajiban memberikan biaya pemeliharaan anak sesuai ketentuan hukum.
15. Berapa besar nafkah anak?
Tidak ada satu jumlah yang berlaku untuk semua keluarga.
Besarnya nafkah dapat ditentukan berdasarkan kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi orang tua yang berkewajiban membayar.
Biaya makan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan kebutuhan wajar anak dapat menjadi pertimbangan.
16. Bagaimana jika ayah tidak membayar nafkah yang sudah diputus pengadilan?
Apabila nafkah anak telah ditentukan dalam putusan pengadilan tetapi tidak dilaksanakan, pihak yang berkepentingan dapat menempuh mekanisme hukum untuk meminta pelaksanaan putusan sesuai hukum acara yang berlaku.
17. Sampai kapan anak berhak mendapatkan nafkah?
UU Perkawinan pada prinsipnya mengatur kewajiban orang tua sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri.
Dalam KHI, biaya hadhanah dan nafkah anak pada prinsipnya menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai anak dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri, yaitu 21 tahun.
Dasar hukum: Pasal 45 UU Perkawinan dan Pasal 156 KHI.
18. Apakah hak asuh dapat disepakati oleh ayah dan ibu?
Dapat.
Orang tua dapat membuat kesepakatan mengenai siapa yang mengasuh anak, jadwal pertemuan, sekolah, kesehatan, liburan dan biaya kehidupan anak.
Kesepakatan tersebut harus tetap mengutamakan kepentingan anak.
19. Apakah kesepakatan hak asuh sebaiknya dibuat tertulis?
Sebaiknya dibuat secara tertulis agar hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas.
Kesepakatan dapat mengatur tempat tinggal anak, jadwal bertemu, komunikasi, pendidikan, kesehatan, nafkah, liburan dan hal lain yang diperlukan.
20. Apakah sengketa hak asuh dapat diselesaikan melalui mediasi?
Dapat.
Mediasi dapat digunakan untuk membantu orang tua mencari kesepakatan mengenai pengasuhan dan kebutuhan anak.
Dasar hukum: PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
21. Apakah hak asuh yang sudah diputus pengadilan dapat diubah?
Dapat apabila kemudian terdapat perubahan keadaan dan alasan hukum yang cukup.
Misalnya, pemegang hak asuh menelantarkan anak, melakukan kekerasan atau tidak mampu lagi menjamin keselamatan anak.
22. Bukti apa yang diperlukan dalam sengketa hak asuh?
Bukti dapat berupa:
– Akta kelahiran anak;
– Kartu Keluarga;
– Putusan perceraian;
– Dokumen sekolah;
– Dokumen kesehatan;
– Bukti pembayaran kebutuhan anak;
– Pesan atau komunikasi elektronik;
– Foto atau video yang relevan;
– Keterangan saksi; dan
– Alat bukti lain yang sah.
Bukti harus mempunyai hubungan dengan persoalan pengasuhan dan kepentingan anak.
23. Apakah orang tua yang lebih kaya pasti mendapatkan hak asuh?
Tidak.
Kemampuan ekonomi bukan satu-satunya ukuran.
Hakim juga dapat mempertimbangkan kasih sayang, kedekatan dengan anak, keamanan, pendidikan, kesehatan, waktu pengasuhan dan kestabilan lingkungan tempat anak tumbuh.
24. Apakah perselingkuhan otomatis menyebabkan kehilangan hak asuh?
Tidak otomatis.
Persoalan hubungan suami-istri harus dibedakan dengan kemampuan seseorang menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua.
Namun, suatu perilaku dapat menjadi relevan apabila terbukti berdampak langsung terhadap keselamatan atau kepentingan anak.
25. Bagaimana jika terjadi kekerasan terhadap anak?
Keselamatan anak harus menjadi prioritas.
Apabila terdapat kekerasan terhadap anak, persoalannya dapat berhubungan dengan perlindungan anak, pengalihan pengasuhan dan, tergantung fakta perbuatannya, ketentuan hukum pidana.
Dasar hukum: UU Perlindungan Anak.
26. Apakah anak boleh dibawa pindah ke luar kota?
Harus dilihat berdasarkan keadaan setiap perkara.
Perlu diperhatikan isi putusan pengadilan, kesepakatan orang tua, pendidikan anak serta hak anak untuk tetap mempunyai hubungan dengan orang tua lainnya.
27. Apakah anak boleh dibawa ke luar negeri?
Persoalan membawa anak ke luar negeri harus diperiksa lebih hati-hati karena dapat berkaitan dengan hak asuh, izin perjalanan, dokumen keimigrasian, putusan pengadilan dan hukum negara tujuan.
Karena itu, setiap kasus harus dinilai berdasarkan fakta dan dokumennya.
28. Apakah kakek atau nenek dapat mengasuh anak?
Dalam keadaan tertentu dapat.
Apabila kedua orang tua tidak mampu menjalankan pengasuhan atau terdapat keadaan tertentu yang membahayakan kepentingan anak, anggota keluarga lain dapat mempunyai peranan dalam pengasuhan sesuai ketentuan hukum.
Dalam hukum keluarga Islam, Pasal 156 KHI juga mengatur urutan pihak yang dapat memperoleh hadhanah dalam keadaan tertentu.
29. Apakah pesan WhatsApp atau bukti elektronik dapat digunakan di pengadilan?
Informasi dan dokumen elektronik pada prinsipnya dapat mempunyai kedudukan sebagai alat bukti hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
Namun, nilai pembuktiannya tetap dinilai oleh hakim berdasarkan keaslian, relevansi, cara memperoleh dan hubungannya dengan alat bukti lain.
30. Pengadilan mana yang menangani hak asuh anak?
Untuk pasangan beragama Islam, perkara hadhanah pada umumnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
Untuk perkara yang berada dalam lingkungan peradilan umum, sengketa hak asuh dapat menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.
Kewenangan pengadilan tetap harus ditentukan berdasarkan keadaan konkret perkara.
31. Apa yang paling penting dalam menentukan hak asuh?
Hal yang paling penting adalah kepentingan terbaik bagi anak.
Hak asuh bukan perlombaan antara ayah dan ibu. Tujuannya adalah menentukan pola pengasuhan yang dapat memberikan keamanan, pendidikan, kesehatan, kasih sayang dan masa depan terbaik bagi anak.
32. Apakah anak merupakan hak mutlak ayah atau ibu?
Tidak.
Anak bukan benda yang dapat dimiliki atau diperebutkan.
Ayah dan ibu mempunyai hak sekaligus kewajiban terhadap anak. Karena itu, persoalan pengasuhan harus dilihat dari sudut kepentingan anak, bukan semata-mata kepentingan orang tuanya.
DASAR HUKUM
Dasar hukum yang berkaitan dengan hak asuh anak antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 41, Pasal 45, Pasal 47 dan Pasal 49.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah, antara lain, dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016.
3. Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105 dan Pasal 156.
4. UU tentang Peradilan Agama beserta perubahannya.
5. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
6. SEMA Nomor 1 Tahun 2017, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai akses orang tua yang tidak memegang hak hadhanah.
7. Peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan dokumen elektronik, apabila perkara menggunakan alat bukti elektronik.
PENUTUP
Perceraian memang dapat mengakhiri hubungan hukum sebagai suami dan istri, tetapi tidak pernah menghapus kedudukan sebagai ayah dan ibu.
Anak tetap mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, kesehatan, nafkah dan hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya.
Karena itu, dalam sengketa hak asuh, pertanyaan terpenting seharusnya bukan:
“Siapa yang menang mendapatkan anak?”
Melainkan:
“Apa yang paling baik bagi kehidupan, keselamatan dan masa depan anak?”
Hak asuh bukan sekadar hak orang tua. Hak asuh adalah tanggung jawab hukum untuk melindungi kepentingan dan masa depan anak.
Penulis : Andi Tatang Supriyadi
