I. POSISI HUKUM

Bahwa terdapat suatu hubungan pewarisan di mana pewaris merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), sedangkan salah satu atau beberapa orang yang mempunyai hubungan sebagai ahli waris merupakan Warga Negara Asing (WNA).

Permasalahan hukum yang timbul adalah apakah seorang WNA dapat memperoleh warisan dari pewaris WNI dan bagaimana kedudukan hukum WNA terhadap harta peninggalan yang berada di wilayah hukum Indonesia, khususnya apabila objek warisan berupa tanah dan/atau bangunan.

II. ISU HUKUM

1. Apakah WNA dapat berkedudukan sebagai ahli waris dari pewaris WNI?
2. Hukum apa yang berlaku terhadap pembagian harta warisan yang melibatkan WNI dan WNA?
3. Bagaimana kedudukan WNA apabila objek warisan berupa tanah atau bangunan di Indonesia?
4. Bagaimana mekanisme penyelesaian dan pengalihan objek warisan kepada ahli waris WNA?

III. DASAR HUKUM

Pendapat hukum ini pada pokoknya mengacu pada:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya ketentuan mengenai pewarisan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
3. ketentuan mengenai hak-hak atas tanah dan pembatasan kepemilikan tanah oleh orang asing;
4. ketentuan hukum perdata internasional sepanjang terdapat unsur asing dalam hubungan pewarisan;
5. hukum keluarga atau hukum waris yang berlaku terhadap pewaris, termasuk hukum agama apabila pewarisan tersebut tunduk pada hukum agama.

IV. ANALISIS HUKUM

Menurut pendapat kami, perbedaan kewarganegaraan antara pewaris dan ahli waris pada dasarnya tidak secara otomatis menghilangkan hubungan hukum kewarisan. Dengan demikian, seorang WNA tetap dapat mempunyai kedudukan sebagai ahli waris apabila berdasarkan hukum yang berlaku ia memang mempunyai hubungan dan hak kewarisan terhadap pewaris.

Namun demikian, perlu dilakukan pembedaan secara tegas antara kedudukan seseorang sebagai ahli waris dengan kemampuan hukum untuk memiliki atau menguasai objek warisan tertentu.

Apabila harta peninggalan berupa uang, rekening, saham, kendaraan, atau benda bergerak lainnya, penyelesaiannya pada prinsipnya mengikuti ketentuan hukum yang mengatur masing-masing jenis harta tersebut.

Berbeda halnya apabila harta warisan berupa tanah yang terletak di Indonesia. Terhadap objek tersebut berlaku ketentuan hukum pertanahan nasional. Hak atas tanah tertentu mempunyai pembatasan mengenai siapa yang dapat menjadi pemegang haknya. Oleh karena itu, WNA yang memperoleh tanah melalui pewarisan tidak serta-merta dapat mempertahankan seluruh bentuk hak atas tanah sebagaimana seorang WNI.

Dalam keadaan demikian, hak yang diperoleh melalui pewarisan harus disesuaikan dengan ketentuan pertanahan yang berlaku. Apabila jenis hak atas tanah tersebut tidak dapat dimiliki oleh WNA, maka perlu dilakukan tindakan hukum sesuai mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, antara lain pengalihan hak kepada pihak yang memenuhi persyaratan atau tindakan hukum lainnya yang diperbolehkan.

Dengan demikian, hak kewarisan tidak boleh disamakan dengan hak kepemilikan atas seluruh jenis objek warisan. Seseorang dapat memiliki kedudukan sebagai ahli waris, tetapi pelaksanaan haknya terhadap objek tertentu tetap dibatasi oleh ketentuan khusus mengenai objek tersebut.

V. KESIMPULAN PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan uraian tersebut, kami berpendapat sebagai berikut:

1. WNA pada prinsipnya dapat mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari pewaris WNI, sepanjang hubungan kewarisan tersebut diakui berdasarkan hukum yang berlaku terhadap pewaris.
2. Perbedaan kewarganegaraan antara pewaris dan ahli waris tidak dengan sendirinya membatalkan hak kewarisan.
3. Dalam menentukan pembagian warisan, perlu terlebih dahulu ditentukan hukum waris yang berlaku, dengan mempertimbangkan antara lain kewarganegaraan, agama, hubungan keluarga, serta keberadaan unsur asing dalam perkara tersebut.
4. Apabila objek warisan berupa tanah dan/atau bangunan di Indonesia, hak ahli waris WNA harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum pertanahan Indonesia mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan tanah oleh orang asing.
5. Oleh karena itu, apabila ahli waris WNA memperoleh objek tanah yang tidak dapat dimilikinya secara langsung menurut ketentuan pertanahan, diperlukan penyesuaian atau pengalihan hak sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pertanahan nasional.
6. Untuk menentukan tindakan hukum yang paling tepat, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kewarganegaraan pewaris dan ahli waris, akta kematian, dokumen hubungan keluarga, wasiat apabila ada, sertifikat objek warisan, status hak atas tanah, serta hukum waris yang berlaku.

VI. REKOMENDASI HUKUM

Kami menyarankan agar sebelum dilakukan pembagian atau pengalihan harta warisan, para ahli waris terlebih dahulu melakukan inventarisasi seluruh harta peninggalan dan mengklasifikasikannya berdasarkan jenis objek serta lokasi harta.

Khusus terhadap tanah dan bangunan yang berada di Indonesia, perlu dilakukan pemeriksaan status hak atas tanah pada Kantor Pertanahan setempat. Hal tersebut penting untuk memastikan apakah objek tersebut dapat langsung dialihkan kepada ahli waris WNA atau harus dilakukan tindakan hukum tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapat hukum ini bersifat umum dan penerapannya terhadap suatu perkara konkret harus disesuaikan dengan fakta, dokumen, hubungan keluarga, kewarganegaraan para pihak, agama pewaris dan ahli waris, serta jenis harta peninggalan yang sebenarnya.

Andi Tatang Supriyadi ( 081282829523 )