Kategori: Artikel

LANGKAH HUKUM JIKA KENDARAAN ANDA DITARIK PIHAK LEASING

Banyak konsumen belum paham atas hukum jual beli dan sewa guna usaha, yang berujung konsumen bisa dirugikan atau pihak leasing atau pemberi kredit menarik paksa motor atau mobil konsumen, Inti permasalahan ini adalah sengketa sewa guna usaha antara saudara sebagai konsumen dengan pihak leasing terkait penarikan motor secara paksa oleh debt collector.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, menyebut bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian. Pada leasing, lazimnya juga diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Pada perkara Bapak, harus diketahui terlebih dahulu, apakah motor tersebut sudah dijaminkan fidusia atau tidak.

Apabila transaksi tidak diaktakan notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, maka secara hukum perjanjian fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai hutang piutang biasa, sehingga perusahaan leasing tidak berwenang melakukan eksekusi, seperti penarikan motor (lihat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).

Selain itu eksekusi yang dilakukan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pihak leasing tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan motor tersebut, Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum,Jika terjadi penarikan motor oleh pihak leasing tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Sejak 2012, Kementerian Keuangan telah menerbitkankan peraturan yang melarang leasing untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan (Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012)
Tindakan leasing melalui debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci motor, dapat dikenai ancaman pidana.

Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP. Selain itu, tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak Bapak sebagai konsumen (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)
Berdasarkan penjelasan di atas, jika memang perjanjian pinjaman dana yang Bapak lakukan belum didaftarkan jaminan fidusia, atau Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada perusahaan leasing, maka tindakan penarikan paksa motor saudara dan pembebanan biayanya adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Namun, terkait hutang yang saudara miliki tetap harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian, Selanjutnya, langkah penyelesaian terhadap permasalahan tersebut dapat ditempuh diantaranya;

1. Mengupayakan mediasi sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

2. Melaporkan tindak pidana perampasan kendaran ke pihak kepolisian.

3. Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri terkait penarikan sepeda motor secara paksa.

Andi Tatang Supriyadi
Bagikan :

APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN PRAPERADILAN ?

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP);

4. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).

Dalam perkembangannya, Penetapan Tersangka dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan menjadi objek Praperadilan setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan Uji Materil terhadap beberapa Pasal dalam KUHAP yakni Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan,” sebagaimana tertuang dalam putusan nomor 21/PUU-XII/2014.

Kemudian yang diuji materilkan yakni Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan pasal tersebut dimaknai menjadi “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7(tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan” sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Yang dapat mengajukan Praperadilan adalah:

1. Tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, ataukah penahanan yang dikenakan sudah melawati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP;

2. Penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan;

3. Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi korban.

Tuntutan ganti rugi, rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya, harus didasarkan atas:

Penangkapan atau penahanan yang tidak sah;

Penggeledahan atau penyitaan yang pertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;

Kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan atau diperiksa.

PROSES PEMERIKSAAN PRAPERADILAN

Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).

Pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon Praperadilan.

Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan Praperadilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus.

Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.

Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan Praperadilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN

Putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (1), kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP).

Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.

Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir.

Terhadap Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Bagikan :

APAKAH BARANG YANG MASIH DALAM TAHAP KREDIT TERMASUK HARTA GONO GINI ?

Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami isteri selama perkawinan berlangsung, misal dalam masyarakat jawa dikenal juga dengan istilah: gono gini, pada masyarakat sunda : guna kaya, Harta bersama dalam masyarakat Aceh dikenal dengan harta seharkat, dalam masyarakat Melayu dikenal dengan harta serikat, dalam masyarakat Madura dikenal juga dengan harta gono gini.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan apabila Pengertian harta bersama disebutkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, Salah satu pengertian harta gono–gini adalah harta milik bersama suami–istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikatagorikan harta gono- gini atau harta bersama.

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 1 huruf (f) dengan tegas menyebutkan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.”
Ketentuan tentang harta benda dalam Undang-Undang Perkawinan, diatur dalam Pasal 35, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, Demikan pula dalam penguasaan dan perlekatan hak kepemilikan atas 2 (dua) jenis harta dalam perkawinan yang telah jelas dipisahkan oleh Undang- Undang Perkawinan.
Hal tersebut di atas dapat dilihat dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi:

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

2. Mengenai harta bawaan masingmasing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Pasal 37 mengatur bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing, Dalam penjelasan pasal tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksud hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya, Oleh karena itu, bagi yang beragama Islam, maka berlaku Kompilasi Hukum Islam.

Namun demikian, apabila merujuk pada Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa “Semua utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami isteri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu. “
Dengan merujuk pada ketentuan tersebut barang yang dimiliki selama masa perkawinan meskipun dicicil atau masih merupakan hutang termasuk ke dalam harta bersama untuk kemudian dibagi sebagai gono gini.

Dalam pengertian lain maka hutang bersama selama masa perkawinan haru sditanggung juga oleh suami dan istri yang telah bercerai dengan pengecualian bahwa hutang bersama tersebut bukan suatu hasil kejahatan.”

Bagikan :

GANTI NAMA DAN PERBAIKAN NAMA SERTIPIKAT

Ganti Nama atau Balik Nama,Ganti nama atau biasa kita sebut balik nama dalam sertifikat ada tata cara tersendiri. Untuk mengurus ganti nama atas sertifikat maka kita perlu memerlukan pengetahuan atas persyaratan yang perlu dipenuhi serta waktu dan biaya yang akan dikeluarkan saat mengurus ganti nama sertifikat.

Persyaratan proses ganti nama :

1. Membuat surat permohonan

2. Melampirkan dokumen terkait seperti Sertifikat Hak Tanah asli

3. Jika sertifikat Badan Hukum, maka sertakan juga bukti akta notaris yang memuat perubahan nama dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang.

4. Jika sertifikat perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum perdata dibuktikan dengan penetapan Pengadilan.

5. Jika sertifikat perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum adat dibuktikan dengan surat pernyataan perubahan nama dari yang bersangkutan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah serta Camat didaerah yang bersangkutan (cantumkan pula mengetahui oleh Pemuka adat)

6. Lampirkan identitas sebelumnya sesuai dengan data pada sertifikat yang bersangkutan.

7. Disetujui oleh pejabat yang berwenang terhadap sertifikat tentang perubahan nama.

Biaya dan waktu yang diperlukan saat proses ganti nama :

a. Biaya yang dikeluarkan adalah Rp 50.000,- untuk satu sertifikat

b. Waktu membuat sertifikat adalah 3 hari (3 hari kerja).

Ralat Nama atau Revisi Atas Kesalahan Penamaan
Saat telah selesai pembuatan sertifikat baru, hendaknya periksalah dengan seksama semua isi sertifikat, maka misalkan ada kesalahan dapat langsung diralat saat proses itu juga. Namun jika sertifikat anda salah penamaan dan anda baru menyadarinya setelah berlalu hari pembuatannya, maka segeralah merubahnya. Ada persyaratan serta biaya dan waktu yang diperlukan saat meralat nama.
Persyaratan Ralat Nama :

1. Membuat surat permohonan

2. Melampirkan dokumen terkait seperti Sertifikat Hak Tanah asli

3. Jika sertifikat Badan Hukum, maka sertakan juga bukti akta notaris yang memuat perubahan nama dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang.

4. Jika sertifikat perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum perdata dibuktikan dengan penetapan Pengadilan.

5. Jika sertifikat perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum adat dibuktikan dengan surat pernyataan perubahan nama dari yang bersangkutan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah serta Camat didaerah yang bersangkutan (cantumkan pula mengetahui oleh Pemuka adat)

6. Lampirkan identitas sesuai dengan data pada sertifikat yang bersangkutan.

7. Disetujui oleh pejabat yang berwenang terhadap sertifikat tentang perubahan nama.

Biaya dan waktu yang diperlukan saat proses ralat nama :

a. Biaya yang dikeluarkan adalah Rp 50.000,- untuk satu sertifikat

b. Waktu membuat sertifikat adalah 3 hari (3 hari kerja).

Pada dasarnya proses pengurusan ganti nama dengan ralat nama adalah sama, dalam hal persyaratan, biaya dan waktunya, namun perbedaannya hanya pada isi dalam surat permohonannya saja.

Bagikan :